Stiami News

Rizal Ramli Hadiri Seminar Nasional Pascasarjana Institut STIAMI

Pascasarjana Magister Administrasi Publik Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk ‘Peranan Administrasi Publik Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Mensejahterakan untuk Mengatasi Persoalan Kesenjangan Ekonomi & Rasa Kebangsaan’, di gedung Lembaga Pertahanan Nasional, Sabtu (21/10).

Menko Maritim dan Sumber Daya RI ke-4 Dr. Rizal Ramly menjadi salah satu narasumber dalam seminar yang dihadiri ratusan mahasiswa Institut STIAMI, itu. RIZAL RAMLI menegaskan, model pembangunan yang mengadopsi Bank Dunia ternyata hanya menghasilkan negara bangkrut.

“Capaian pertumbuhan ekonomi sangat lamban, dan menyisakan banyak ketimpangan di sana-sini. Sudah saatnya Indonesia bersikap tegas dengan tidak lagi menggunakan model pembangunan ala Bank Dunia,” tegasnya.

Dalam analisanya, Indonesia yang mengadopsi Bank Dunia pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh sekitar 5 persen sampai 7 persen. Bandingkan dengan negara lain yang tidak menggunakan model Bank Dunia, pertumbuhan ekonominya rata-rata di atas 10 persen.

Hal terpenting lainnya, ternyata pertumbuhan ekonomi ala Bank Dunia juga membuat gap (jarak) antara si kaya dengan si miskin makin jauh. Ketidakadilan atas kue pembangunan semakin nyata.

Indonesia saja, lanjut Rizal saat ini memiliki rasio ketimpangan yang semakin tinggi. Berdasarkan data 200 orang kaya di Indonesia menguasai 90 persen atas hasil-hasil pembangunan. Dan 10 persen lainnya dinikmati oleh sebagian besar penduduk Indonesia.

Rizal mengakui masalah korupsi memang menjadi kendala dalam hal pembangunan nasional. Tetapi korupsi bukanlah satu-satunya dan bukan pula menjadi masalah utamanya. Justeru keberanian pemimpin untuk mengambil risiko itulah yang kini menjadi masalah di Indonesia.

“Vietnam memiliki pemimpin yang berani ambil risiko. Lihat sekarang pertumbuhan ekonominya melesat melebihi Indonesia,” jelas Rizal.

Karenanya, ia menegaskan orang-orang di sekitar Presiden Jokowi jangan membiarkan Jokowi menerima info ekonomi yang hoax. Berikan informasi yang sebenarnya sehingga kita bisa buat solusi atas permasalahan yang ada. Jangan ‘asal bapak senang’.

Direktur Program Pascasarjana Institut STIAMI Dr Taufan Maulamin, juga berpandangan sama. Ia mengingatkan hutang Indonesia saat ini mencapai Rp 4.500 triliun dengan beban cicilan dan bunga pada 2018 mencapai Rp 490 triliun.

Dengan sumber daya alam yang melimpah, jumlah penduduk yang besar dan nilai-nilai Pancasila, sebenarnya Indonesia tidak perlu takut untuk melepaskan diri dari status ‘pasien’ Bank Dunia.

Taufan memberikan contoh Jepang, Korea, dan China adalah negara yang tidak menggunakan model pembangunan Bank Dunia. Mereka menggunakan model pembangunan Asia Timur, yang pada 20 tahun kemudian menghasilkan pertumbuhan lebih dari 10 persen.

“China dulu penghasilannya di bawah kita, hanya 100 dolar per kapita, kita sudah 150 dolar per kapita. Saat ini situasinya terbalik, kita 3000 dolar sementara mereka  sudah 25.000 dolar. Pun Jepang dan Korea. Menyusul kini Vietnam negara yang baru saja merdeka,” tegas Taufan yang juga Dewan Pengawas Syariah SMS Finance.

Ia menandaskan, untuk membawa Indonesia menjadi negara yang sejahtera dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak cukup pemimpin yang bersih dan sederhana. Pemimpin yang memiliki wawasan luas, memahami penyakit ekonomi negara dan mengerti langkah apa yang perlu dilakukan harus diutamakan pada pemilihan presiden yang akan datang.

Sementara itu, Prof Irfan Ridwan Maksum, Guru Besar FIA Universitas Indonesia, yang juga menjadi pembicara,  mengatakan peran administrasi publik dalam mengatasi kesenjangan amat besar.

“Budaya asal bapak senang atau ABS dalam sistem administrasi publik harus dihilangkan dan kita harus menuju ke pemerintahan yang bersih,” tandasnya.

Ia juga menyoroti bagaimana administrasi publik telah menimbulkan kesenjangan pembangunan baik pada era sentralistik mapun desentralistik. Bagaimana kesenjangan antar daerah pada era desentralisasi justeru semakin nyata dan lebih banyak menguntungkan Pulau Jawa.

Karena itu, ia berpendapat pemerintah pusat harus memiliki role model untuk pemerataan pembangunan. (tety)

Berita ini pernah tayang di possore.com


Kerja Sama dan Sertifikasi
Social Media