Jurnal dan Penelitian

Analisis Penatausahaan Dan Perhitungan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Mineral Dan Batubara Tahun Pajak 2013
Bijak
Volume. X No. 2 September 2013
Abstrak

          Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pertambangan Mineral dan Batubara semakin meningkat dari tahun ke tahun dan menjadi penyumbang terbesar keseluruhan penerimaan PBB pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penatausahaan dan perhitungan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara mulai dilakukan di tahun 2013. Tahun sebelumnya PBB Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri atas tiga objek PBB, yaitu objek PBB Sektor Pertambangan Non Migas selain Pertambangan Energi Panas Bumi dan Galian C; objek PBB Sektor Pertambangan Non Migas Galian C; dan objek PBB sektor pertambangan yang dikelola berdasarkan Kontrak Karya atau Kontrak Kerja sama. Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2012, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-132/PJ/2013, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-64/PJ/2012. Dokumentasi penatausahaan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara meliputi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP), dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Penatausahaan tersebut dijalankan sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Perhitungan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara meliputi penetapan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara pada Areal Onshore, Areal Offshore, dan Tubuh Bumi. Penetapan tersebut sesuai dengan pengumpulan data masukan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PBB Pertambangan Mineral dan Batubara meliputi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bangunan yang telah dibuatkan Bagan SPPT untuk Areal Onshore, SPPT untuk Areal Offshore, dan SPPT untuk Tubuh Bumi. Agar perhitungan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, Direktorat Jenderal Pajak harus membuat buku panduan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Judul
Analisis Penatausahaan Dan Perhitungan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Mineral Dan Batubara Tahun Pajak 2013
Penulis
Deddy Arief Setiawan
Penrbit
STIAMI
Bahasa
Indonesia
Hak Cipta
STIAMI
Kata Kunci
PBB Pertambangan Mineral dan Batubara
Daftar Pustaka

Buku:

Kuncoro, Mudrajad. 2003. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Murtopo, Purno. 2010. Buku Delapan Tahun Pembahasan Soal Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) PBB, BPHTB dan Bea Meterai 2002 – 2009. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Purno Murtopo, Sjafardamsah, Tugiman Binsarjono. 2011. Perpajakan – Pendekatan Sertifikasi A-B-C, Buku I. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Rusjidi, Muhammad. 2005. PBB, BPHTB, dan Bea Meterai. Jakarta: PT INDEKS.

Supriyanto, Heru. 2010. Buku Cara Menghitung PBB, BPHTB, dan Bea Meteral. Jakarta: PT INDEKS.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2012 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-132/PJ/2013 tentang Nilai Bumi Per Meter Persegi untuk Areal Offshore, Nilai Bumi Per Meter Persegi untuk Tubuh Bumi Eksplorasi, dan Angka Kapitalisasi, untuk Penentuan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi dan Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun Pajak 2013.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-64/PJ/2012 tentang Tata Cara Penatausahaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Website:

Http://www.pajak.go.id.

Http://www.ortax.org.

Http://www.klikpajak.com.

http://www.depkeu.go.id.

Download File
 analisis-penatausahaan-dan-perhitungan-pajak-bumi-dan-bangun.pdf (1428)
Kerja Sama dan Sertifikasi
Social Media